disnakerja: Panduan Lengkap Layanan Ketenagakerjaan Indonesia

# disnakerja: Panduan Lengkap Layanan Ketenagakerjaan Indonesia > **TL;DR** Disnakerja (Dinas Ketenagakerjaan) adalah instansi pemerintah yang mengelola hak-hak pekerja, penyelesaian PHK, sertifikasi kompetensi, dan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Artikel ini membahas fungsi, layanan online, perbedaan tingkat pusat-daerah, serta cara mengajukan keluhan PHK atau upah terlambat. Cocok untuk pekerja, HRD, dan pengusaha yang butuh referensi cepat. ## Daftar Isi 1. [Apa Itu Disnakerja dan Fungsinya](#apa-itu-disnakerja-dan-fungsinya) 2. [Layanan Utama untuk Pekerja dan Perusahaan](#layanan-utama-untuk-pekerja-dan-perusahaan) 3. [Cara Mengakses Layanan Disnakerja Online](#cara-mengakses-layanan-disnakerja-online) 4. [Perbedaan Disnakerja Pusat vs Daerah](#perbedaan-disnakerja-pusat-vs-daerah) 5. [Tantangan Umum dan Solusi Praktis](#tantangan-umum-dan-solusi-praktis) ## Apa Itu Disnakerja dan Fungsinya Disnakerja singkatan dari Dinas Ketenagakerjaan, hadir di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tugas utamanya melaksanakan urusan ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. UU Cipta Kerja. Fungsi mencakup pengawasan norma ketentuan kerja, penyelesaian perselisihan industrial (PHI), hingga registrasi BPJS Ketenagakerjaan. Setiap daerah wajib memiliki Disnakerja sesuai otonomi daerah UU Nomor 23 Tahun 2014. Instansi ini juga bertindak sebagai mediator pertama saat terjadi PHK, pembayaran upah terlambat, atau pelanggaran jam kerja. Jika mediasi gagal, kasus diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Data Kemenaker 2023 mencatat 1.200 kasus PHI masuk mediasi Disnakerja per bulan, dengan tingkat keberhasilan mediasi 68%. Pekerja tidak perlu biaya advokat untuk tahap mediasi. Disnakerja berbeda dengan Kemenaker (Kementerian Ketenagakerjaan). Kemenaker membuat regulasi nasional; Disnakerja mengeksekusi di lapangan. Keduanya saling terhubung melalui sistem informasi SIMPPK (Sistem Informasi Penyelesaian Perselisihan Perburuhan) dan SIPK (Sistem Informasi Penempatan Tenaga Kerja). Koordinasi ini memastikan kebijakan nasional terserap ke tingkat daerah. ## Layanan Utama untuk Pekerja dan Perusahaan Layanan paling sering diakses: pengajuan mediasi PHI, permohonan izin kerja TKA, sertifikasi kompetensi (BNSP), dan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan wajib melapor penerimaan/pelepasan karyawan (Lapor Penerimaan Tenaga Kerja) maksimal 14 hari kerja. Pelanggaran dikenai sanksi administratif berupa denda atau pencabutan izin usaha. Untuk pekerja, Disnakerja menyediakan saluran pengaduan upah di bawah UMK, jam kerja melebihi 40 jam/minggu tanpa lembur, dan tidak ada THR. Pengaduan bisa datang langsung, via telepon 1500611, atau aplikasi **LaporPak**. Tahun 2023, total pengaduan lewat LaporPak mencapai 45.000 kasus, 60% soal upah dan PHK. Proses mediasi dibatasi maksimal 30 hari kerja. Saran saya, coba **LaporPak** - [https://laporpak.kemnaker.go.id](https://laporpak.kemnaker.go.id). Bisa bantu catat bukti pengaduan dengan timestamp resmi sebelum ke mediasi. Perusahaan juga butuh Disnakerja untuk izin PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), outsourcing, dan PKWTT. Setiap perubahan ketentuan kerja wajib didaftarkan ke Disnakerja setempat. Tidak mendaftarkan PKWT berisiko dianggap PKWTT oleh hakim PHI. HRD sebaiknya simpan bukti registrasi minimal 5 tahun untuk keperluan audit. ## Cara Mengakses Layanan Disnakerja Online Kemenaker telah mengintegrasikan layanan ke platform **SIMPPK** dan **SIPK**. Akses via browser di simppk.kemnaker.go.id atau sipk.kemnaker.go.id. Butuh akun SSO Kemenaker (daftar via email/nomor HP). Setelah login, pilih menu: Pengaduan PHI, Registrasi Perusahaan, Izin TKA, atau Sertifikasi Kompetensi. Semua gratis, tidak ada biaya tersembunyi. Langkah pengaduan PHI online: (1) Login SSO, (2) Pilih "Ajukan Mediasi", (3) Isi data pihak tergugat (perusahaan), (4) Upload bukti: kontrak kerja, slip gaji, SK PHK, WA/email komunikasi, (5) Submit. Nomor registrasi keluar otomatis. Petugas Disnakerja akan hubungi dalam 3 hari kerja untuk jadwal mediasi. Bawa berkas fisik saat dipanggil. Untuk izin TKA, gunakan sistem **TKA Online** (tka.kemnaker.go.id). Perusahaan wajib punya RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) disetujui Disnakerja Provinsi. Proses RPTKA butuh 7-14 hari kerja. TKA tanpa izin berisiko deportasi dan perusahaan denda Rp 100 juta per orang (PP 34/2021). Perpanjang izin minimal 30 hari sebelum kedaluwarsa. **ponytail:** hanya cover alur dasar; kasus kompleks (sengketa serikat buruh, lockout) butuh panduan terpisah. ## Perbedaan Disnakerja Pusat vs Daerah | Aspek | Kemenaker (Pusat) | Disnakerja Provinsi | Disnakerja Kab/Kota | |-------|-------------------|---------------------|---------------------| | **Kewenangan Regulasi** | Memb